MAKNA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN

Oleh : Ibnu Rusydi, MA, Siti Zolehah, Dra, M.MPd

 

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

PENDAHULUAN

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia.

 

Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial.

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi intregritas bangsa Indonesia sendiri.

 

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

 

Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan: "Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu bena-benar dapat berwujud.

 

Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebutlah istilah Kerukunan Hidup Beragama mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara, istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.

 

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama.

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Berdasarkan pemaparan di atas maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing­masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

 

2. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam

Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Tasamuh memuat tindakan penerimaan dan tuntutan dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah).

 

Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial.

 

Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat, tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara dan ritual peribadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridlai Allah.

 

Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran, diantaranya beberapa poin di bawah ini:

 

1. Manusia adalah mahluk sosial yang diciptakan berbeda-beda.

Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan (sunnatullah). Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

 

$pkš‰r'¯»tƒ â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.sŒ 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© Ÿ@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu‘$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& y‰YÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”, QS. Al Hujurat (49): 13.

 

Ayat diatas mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sebagai ketetapan Tuhan, pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Sudah barang tentu, adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri.

 

2. Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana, namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Allah SWT berfirman:

 

ö@è% $pkš‰r'¯»tƒ šcrãÏÿ»x6ø9$# ÇÊÈ   Iw ߉ç6ôãr& $tB tbr߉ç7÷ès? ÇËÈ   Iwur óOçFRr& tbr߉Î7»tã !$tB ߉ç7ôãr& ÇÌÈ   Iwur O$tRr& Ó‰Î/%tæ $¨B ÷L–n‰t6tã ÇÍÈ   Iwur óOçFRr& tbr߉Î7»tã !$tB ߉ç6ôãr& ÇÎÈ   ö/ä3s9 ö/ä3ãYƒÏŠ u’Í<ur ÈûïÏŠ ÇÏÈ  

 

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.", QS. Al-Kaafiruun (109): 1-6.

 

3. Tidak ada paksaan dalam beragama.

Berdasar kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagamaan harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para Rasul, demikian juga penganjur-penganjur agama Islam dalam dakwah Islam adalah menyampaikan, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 18, “Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya”.

 

Memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Al-Quran menjelaskan,

 

Iw on#tø.Î) ’Îû ÈûïÏe$!$# ( ‰s% tû¨üt6¨? ߉ô©”9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4 `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ ωs)sù y7|¡ôJtGó™$# Íouróãèø9$$Î/ 4’s+øOâqø9$# Ÿw tP$|ÁÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ìì‹Ïÿxœ îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ  

“Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah ayat 256)

 

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menyatakan, “Janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Sebab, agama ini telah jelas semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya Sebaliknya, barang siapa mendapat hidayah, akan terbuka lapang dadanyadan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hati dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Ini berarti sekalipun agama Islam mengajarkan toleransi, namun setiap Muslim harus tetap bersikap tegas untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna.

 

4. Mengikuti Keteladanan Rasulullah

Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya. Perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandaskan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan Penciptanya. Perilaku yang akhlaki ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terdapat banyak sunnahsunnah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, meskipun berbeda dalam keyakinan. Hal itu dicontohkan ketika Rasulullah hidup di Madinah yang hidup berdampingan dengan Kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri inipun telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada menyusun Piagam Maidah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama.

 

Dalam Pasal 25, Piagam Madinah disebutkan, “Bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang-orang Muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan anaiaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya”.

 

3. Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun.

 

Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar ummat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang pernuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama.

 

Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.

 

Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

 

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa," Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

 

Di samping itu, dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 281 juga ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

 

Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragamayang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

 

Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kebebasan umat beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan menjalankan ibadat sesuai kepercayaannya. Hal ini secara jelas dan tegas dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

 

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

 

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti bahwa yang dirukunkan itu bukan keyakinan agama, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Dialog dikembangkan antara sesama agama dan antar agama. Dalam dialog bukan masalah teologi yang dibicarakan yang selalu mengundang perbedaan atau pertentangan, tetapi masalah sosial keagamaaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama.

 

Menteri Agama RI tahun 1978-1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

 

1) Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran/pahampaham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.

a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya.

b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

 

2) Kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

a. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pensyiaran agama sebagai role of game bagi pensyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.

b. Pemerintah memberi pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.

c. Keputusan bersama Mendagri dan Menag No. 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan pensyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.

 

3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama

a. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen Orde Baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.

c. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam: (1). Pemantapan ideologi Pancasila (2). Pemantapan Stabilitas dan Ketahana n Nasional (3). Suksesnya Pembangunan Nasional

 

4. Problem Intoleransi Beragama Di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah anugerah, namun juga dapat berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah berkaitan dengan kemajemukan bangsa adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Oleh karena itu, agama dapat menjadi perekat kedamaian, tetapi agama juga dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan sosial. Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik antar umat beragama.

 

Peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting seiring dengan kuatnya pengaruh globalisasi, perubahan sosial budaya, dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan organisasi-organisasi militan yang gigih ‘menjaga kemurnian agama’ dan budaya masyarakat setempat. Organisasi-organisasi tersebut (Front Pembela Islam,Forum Umat Islam, Hisbut Tahrir, Forum Betawi Rembug, dan lain-lain) sering berbenturan dengan organisasi -organisasi yang menjunjung tinggi pluralisme dan kebebasan dalam kehidupan beragama (Jaringan Islam Liberal, Komunitas Utan Kayu, dan sebagainya). Untuk mendamaikan dua kubu yang berlawanan ini, pemerintah mendapat dukungan dari organisasi-organisasi ‘penengah’ seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.

 

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Masalah yang berlatar belakang agama antara lain dipicu oleh konflik atau kekerasan antar atau internal umat beragama karena perbedaan keyakinan atau akidah, pendirian tempat ibadah dan penggunaan simbol-simbol untuk kepentingan tertentu sehingga menimbulkan reaksi atau penolakan serta perlawanan dari kelompok lain. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan agama untuk tujuan politik sangat rawan terhadap kekerasan sosial.. Kasus-kasus intoleransi yang berupa konflik antar dan internal umat beragama yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, kasus kerusuhan bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) di Ambon, Kupang, Poso, Tolikara, dan lainnya masih menyisakan masalah. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya.

 

Pada tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melakukan Survei nasional Kerukunan Umat Beragama. Hasil survei yang dilakukan di 33 Provinsi dengan sampling 3.300 responden dan margin of error + 1,7% ini menunjukan bahwa indeks kerukunan nasional secara rata-rata nasional sebesar 3,67 (dalam rentang 1-5). Hal ini menegaskan bahwa kondisi kerukunan ummat beragama cukup harmonis dan dapat dikatakan kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia memang berjalan baik dan harmonis. Indonesia mendapat perhatian dunia internasional terkait penyelesaian konflikkonflik bernuansa agama. Sejumlah negara telah berkunjung untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dari gambaran di atas, kita layak bersyukur atas kondisi kedamaian dan kerukunan umat beragama yang terus memperkuat berdirinya NKRI ini. Kerukunan keagamaan di Indonesia yang baik dapat bermakna sebagai cerminan dari budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya memang mencintai kerukunan dan kedamaian. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih tetap menghargai sesama manusia, menyukai hidup rukun, damai, toleran, gotong royong, persatuan, dan santun. Karena itu setiap umat beragama harus tetap waspada meningkatkan kualitas kerukunan keagamaan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan agar kondisi persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga secara baik.

 

KESIMPULAN Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keIndonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Sumber :